Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Bandung Barat - Anggota Komisi IV DPR RI Dadang M. Naser menekankan, urgensi membangun sistem pertanian terpadu dari hulu ke hilir, termasuk sektor perikanan dan peternakan. Hal itu ia sampaikan dalam Kegiatan reses yang berlangsung di dua titik, yakni Kecamatan Batujajar dan kawasan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu, 2 Agustus 2025.

"Kita harus membangun sistem pertanian dari hulu ke hilir, termasuk ketersediaan air, perikanan, dan peternakan," kata Dadang dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, Senin (4/8/2025)

Diketahui, Ketahanan pangan menjadi isu strategis yang kembali disuarakan Dadang M. Naser.  Maka dari itu, dalam agenda reses masa persidangan IV Tahun 2024–2025 yang digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II, Dadang mengusung tema 'Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional melalui Sinergi Kebijakan, Inovasi, Pemberdayaan, dan Penguatan Mental Masyarakat Pertanian'.

Lebih lanjut Ia menegaskan, pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, sinergi antar lembaga dan prinsip Sabilulungan atau gotong royong merupakan kunci utama.

Dadang juga menyoroti pentingnya legalitas kelompok tani melalui Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) guna menjamin distribusi bantuan yang tepat sasaran.

"Saya mohon para penyuluh pertanian memastikan kelompok tani memiliki SIMLUHTAN. Jangan sampai yang bukan petani malah terdaftar dan mendapat bantuan," tegasnya.

Lebih jauh, ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal kemandirian pangan. Ia menyayangkan fakta bahwa Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan maritim justru masih bergantung pada impor pangan dari luar negeri.

"Jangan sampai kita negara lautan, tapi ikan dari Cina. Garam dari Inggris. Beras dari Thailand. Ini memalukan. Kita harus mandiri dalam protein hewani dan nabati," ucapnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menilai wilayah Bandung dan Bandung Barat menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra pertanian dan agroforestri. Kawasan Nusantara 8 disebutnya ideal sebagai basis peternakan dan hutan berbasis pangan.

"Kita harus kembangkan  agroforestri, hutan berbasis pangan. Kita bisa melawan ketergantungan terhadap tepung terigu," terangnya.

Dadang mendorong penguatan kolaborasi pentahelix, yakni kerja sama antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Pangan ini menyangkut kedaulatan. Kalau kita masih impor beras, daging, buah, dan susu, artinya kita belum merdeka. Kolaborasi pentahelix harus diwujudkan dalam semangat Sabilulungan agar ekonomi nasional kuat dan siap menghadapi dinamika global," pungkasnya. (hal/aha)